uu 23 1997. No. uu 23 1997

Sanksi tersebut hampir sama dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu berupa pencabutan sanksi administratif antara lain, terguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin. Terhitung tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. V. 23 Agustus 2021 Sumber. N A R K O T I K A. Peraturan Perundang-undangan. Subjek. Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika T. 24 Maret 1997 Tanggal Pengundangan. 20, LN. GridKids. 1997/ No. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad. Selain berisikan tentang modal, UU No. com 17 w w w . Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka: 1. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat terbuka. , LLM) JAKARTA - HUMAS,Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Dengan persetujuanUU 23 Tahun 1997 BAB III - Setiap rencana yang diperkiran - Pengelolaan LH tingkat menjelaskan bahwa masyarakat berdampak, harus dilengkapi nasional dilakukan secara juga berhak memperoleh dengan AMDAL yang terpadu oleh perangkat IV pelaksanaannya diatur oleh kelembagaan yang informasi LH, berperan pemerintah pusat. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi mengatur bahwa pelaku utama pelayanan psikologi adalah Psikolog Profesi (Psikolog Praktik) – yang sangat kental dengan nuansa psikologi klinis dan/atau psikodiagnosis, maka ini merupakan bentuk ketidakdemokratisan dalam pengaturan profesi psikologi Indonesia. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. 9 Dokumen kajian lingkungan TPA yang berisikan hal-hal tersebut diatas, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU 23 / 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 27 / 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Kepmen LH/Depkes/Kimpraswil yang berkaitan dengan masalah. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menu Peraturan. konsepsi UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 (UU/1997/8) (1997) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. 6801 jdih. H. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab keberlangsungan. E. 50. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43 Paragraf 6 Ketenaganukliran Pasal 43. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1998. Komentar : Dalam UU No. NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 406), 2. 23, LN. 23 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. UU 2 tahun 2002 tentang Polri mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan diubahnya UU No. NOMOR 22 TAHUN 1997. A. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam. Diubah. UU No. 22 Tahun 1997 Narkotika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1. hidup, yaitu UU No. 32 tahun 2009 adalah adanya penegasan yang terdapat dalam Undang-undang No. TENTANG DATABASE PERATURAN. terpidana, dalam kasus Pasal 41 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 300. Penutupan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tahun : 1997. untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Jakarta Tanggal Penetapan. Undang-undang Nomor 4. Badan / Pengarang: Indonesia. --Pasal 11 ayat (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 68, 1997 LINGKUNGAN HIDUP. 24 Maret 1997 Tanggal Pengundangan. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. Pasal 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Bentuk. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 1997: Bidang Hukum-Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan-Tahun: 1997: Sumber-Tanggal Penetapan: 10/04/1997: Deskripsi: Peraturan ini mengenai bahan nuklir yang terdiri atas bahan galian nuklir, bahan bakar nuklir, dan bahan bakar nuklir bekas. KETENTUAN UMUM. 1. 32 tahun 2009 mengenai prinsip-prinsip dalam. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dalam UU 23/1997, penegakan hukum tidak secara eksplisit masuk dalam definisi pengelolaan lingkungan hidup. The research method used in this study is a qualitative method. Peraturan Perundang-undangan. 23 tahun 1997 me - ngandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Undang-undang Nomor 23 Prp. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa UU tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Isi UU No. UU No. Dalam. Nomor. nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan united nations convention againstillicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988) dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 23, LN 2014/NO. 3676, LL SETKAB : 34 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANUKLIRAN - Ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, yang pemanfaataannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk. 23, LN. Terhitung tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. Undang-undang ini terdiri. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Dengan persetujuanUndang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. 35. Pasal 1. Undang Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan. Hlm: 1 01. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan ; UU No. UU 32 Tahun 2009-Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 5 TAHUN 1974, UU NO. LN. Ditetapkan : 19/09/1997. NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UMUM (1) Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Nomor. 4 Tahun 1982. Pasal 23 (1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencemaran lingkungan hidup sudah sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 23 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1997 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 19 September 1997 Tanggal Pengundangan 19 September 1997 Tanggal Berlaku 19 September 1997 Sumber Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Judul. DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN Dokumen kajian lingkungan TPA yang berisikan hal-hal tersebut diatas, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU 23 / 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 27 / 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Kepmen LH/Depkes/Kimpraswil. Tutup. 23 tahun. METADATA PERATURAN. 1997. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 3, LN. pdf (1,2MB) Status; Keterangan: Baru : Detail Riwayat Peraturan: Peraturan terkait Cari. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran. E. 2010. Tempat Penetapan. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) NO. Kesehatan sendiri termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM). 80 KB;. Pelayanan Medik No. Tulisan ini mengkaji perizinan lingkungan dalam UU Cipta kerja dan dampaknya terhadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. UNDANG. No. 23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP) Disusun Oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Dibawah Pimpinan DR. 18 / 1999 Jo. Menurut peraturan ini, lingkunan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Memuat Dokumen. 23. UU 32 Tahun 2009 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, yang selama 12 tahun keberadaannya dirasa belum dapat untuk memberikan perlindungan dan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup. 23 tahun 1997 juga membahas hal-hal seperti:plestarian lingkungan,daya tampung ,kriteria baku,limbah,bahan berbahaya,sengketa lingkungan dan audit terhadap lingkungan. No. UU 2023. Penyempurnaan terhadap UU No. UU. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan T. 23 Tahun 1997. 32 Tahun 2009 Perbedaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: UU No. 23 Juni 2023. Ditetapkan Tanggal. 1997 No. Pasal 3 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal. No. Undang-undang (UU) NO. 2019. lampiran i . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 (UU/1997/17) (1997) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. STATUS PERATURAN. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No. 23 Tahun 1997 diperjelas pada Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut pemberlakuan UU No. Mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan. 5. Pada UU Nomor 23 Tahun 1997 dapat berupa penjatuhan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang ataupun pembayaran 2 sejumlah denda. 23 Tahun 1997 dan UU. Undang‑undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 1997 merupakan suatu bentuk upaya dari Pemerintah bersama‑sama dengan masyarakat untuk meningkatkan peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional. Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal konflik lingkungan secara dunia yg ditandai menggunakan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yg menyampaikan problem lingkungan (UN Coference on the Human Environment,UNCHE). Keputusan Presiden--Belum ditetapkan :Undang Undang No. PP No. Karena itu pula UU No. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. Perbedaan mendasar dari Undang-undang No. E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;UU No. 4 1982 hanya memiliki 24 pasal. TENTANG. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. Halaman TAOP-SUM-PR02-FR02. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. Undang-undang (UU) NO. No. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi,. 3676, LL SETNEG : 17 HLM. Create Manage. 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;. 1970, LL SETNEG : 12 HLM. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Menurut Nasution . 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian baik di tingkat. 4 Tahun 1982. FULL TEXT. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; Pengelolaan. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 27, LN. E.